Kehutanan

Perampingan Kementerian Kehutanan Era Jokowi

Pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi Kementerian Kehutanan di gabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum di gabung:
– Lingkungan hidup
– Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kemeneg PPLH, 1978-1983)
– Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kemeneg KLH, 1983-1993)
– Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Kemeneg LH, 1993-2005)
– Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH, 2005-2014)
Kehutanan
– Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian (sampai dengan tahun 1983)
– Departemen Kehutanan (1983-1998)
– Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1998)
– Departemen Kehutanan (1998-2005)
– Kementerian Kehutanan (2005-2014)

Tugas dan Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
– Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan – lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Baca Juga :  RI Adakan Pertemuan ASEAN Untuk Dorong Agro dan Kehutanan

dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Susunan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:
Sekretariat;
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Inspektorat;
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah;
Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional;
Staf Ahli Bidang Energi;
Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
Staf Ahli Bidang Pangan.

Baca Juga :  WWF Indonesia Kembangkan Inisiatif Komoditas Kehutanan Berkelanjutan
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top
error: Content is protected !!